PASURUAN (faktapasuruan) – Perwakilan warga dan tokoh masyarakat Desa Kedungringin, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, yang merupakan korban dampak banjir tahunan, menggelar audensi dengan dinas terkait di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pasuruan.
Permasalahan ini sebenarnya sudah sering kali disampaikan dalam penanggulangan banjir di Desa Kedungringin, namun tidak pernah ada tanggapan maupun upaya penanggulangan banjir secara serius untuk penanggulangan tersebut.
Warga yang terdampak hanya menginginkan bebeberapa permasalahan penyebab banjir segera ditangani pada tahun ini, bukan janji-janji yang tidak terealisasi.
Ketua Forum Das Wrati Henry Sulfianto menyampaikan, ada tiga permasalahan yang selama ini menjadi penyebab banjir di desa tersebut mulai dari tanggul yang rendah, jembatan penghambat arus air, dan penyumbatan sungai.
“Ini yang kita tangkap penyebab banjir selama ini, mulai dari tanggul yang rendah menyebabkan air meluber, jembatan yang rendah dan kurang lebarnya sungai Wrati,” kata Henry Londo, saat melaksanakan audensi, Rabu (08/04/2026).
Hal senada juga disampaikan oleh Wagiono salah satu perangkat desa, dirinya sudah menyampaikan kepada pihak terkait sejak dirinya menjabat, namun permasalahan banjir dilingkungannya yang setiap tahun terendam hingga berminggu-minggu tidak pernah asa penanganan.
“Sudah saya sampaikan sejak dulu banjir di lingkungan yang rendah butuh penanganan secepatnya tapi tidak pernah terealisasi karena kewenangan dalam pengelolaan sungai,” terang Wagiono.
Sarinah Rostief, Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Kontruksi Kabupaten Pasuruan menyampaikan, permasalahan yang disampaikan oleh warga ini akan kita prioritaskan pada tahun ini dalam penanggulangan bencana, namun tetap kita sampaikan kepada kepala daerah untuk keputusan.
“Permasalahan ini akan kita bahas kembali untuk pembangunannya, tapi tetap dipusatkan oleh bupati nantinya,” ucap Sarinah.
Warga dan pengelola Das Wrati juga menekankan pengelolaan anak sungai Wrati yang sebelum diambil alih oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Propinsi Jawa Timur untuk dikembalikan ke Pemkab.
“Kalau pengelolaan sungai Wrati dikelola Pemkab koordinasi dalam penanganan akan bisa cepat,” tutupnya.
(bah/dim)
