PASURUAN (faktapasuruan) – Aksi unjuk rasa yang digelar elemen masyarakat di jalur utama perkotaan menjadi puncak kemarahan warga atas lambatnya respons pemerintah daerah dalam menata sistem transportasi.
Aksi digelar pada Rabu (17/06/2026), di wilayah Bukir, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan.
Massa menilai pemangku kebijakan, yakni Walikota Pasuruan diduga sengaja membiarkan adanya risiko kecelakaan yang terus mengintai para pengguna jalan selama proyek infrastruktur berlangsung.
Gelombang protes ini dipicu oleh rentetan insiden fatal yang kerap merenggut nyawa pengendara akibat bercampurnya kendaraan roda dua dengan armada angkutan logistik bermuatan berat.
Warga menuding otoritas setempat tidak memiliki empati sosiologis karena mengabaikan usulan rekayasa lalu lintas yang telah berkali-kali diajukan.
“Kebijakan walikota sudah beberapa bulan seperti ini, patut diduga adanya dugaan membunuh rakyat Kota Pasuruan. Kurang lebih sudah tiga bulan semenjak peralihan arus jalan akibat proyek pembangunan jembatan bok wedi, terhitung sudah menelan 9 korban jiwa,” ujar Ayik Suhaya.
Para demonstran menuntut adanya ketegasan dari pihak eksekutif untuk segera menerbitkan instruksi tertulis mengenai sterilisasi kendaraan besar dari koridor pemukiman padat penduduk.
Mereka mendesak agar armada ekspedisi dari arah barat maupun timur dialihkan sepenuhnya menuju akses pintu tol terdekat demi keselamatan publik.
Selain menyoroti kinerja walikota, massa juga melayangkan kritik tajam terhadap fungsi pengawasan legislatif yang dianggap mandul dalam mengawal kepentingan warga.
Lambatnya koordinasi lintas sektor antara dinas perhubungan dan aparat kepolisian dinilai memperparah kemacetan yang semrawut di lapangan setiap harinya.
Selebaran pernyataan sikap yang memuat poin-poin gugatan keras pun turut dibentangkan di sepanjang pembatas jalan sebagai bentuk peringatan terbuka. Perwakilan warga mengancam akan mengerahkan massa yang jauh lebih besar jika pembenahan jalur tengkorak ini tidak direalisasikan dalam waktu dekat.
“Jikalau seorang Walikota Pasuruan dan wakilnya tidak dapat menyelesaikan permasalahan jalur maut ini, maka kami persilahkan untuk mengundurkan diri,” tambah Ayik.
Tuntutan mundur tersebut dinilai sebagai konsekuensi logis atas kegagalan pemerintah dalam memberikan jaminan rasa aman dan keselamatan bagi warganya sendiri.
Bahkan, Ayik Suhaya juga menyoroti program Walikota. Tidak ada satu pun program Wali Kota Pasuruan yang berjalan dan terealisasi hingga saat ini.
“Selama ini program Walikota Pasuruan tidak ada yang jalan, dan ini patut untuk dipertanyakan oleh masyarakat,” ungkap Ayik Suhaya.
(dim)
