PASURUAN (faktapasuruan) – Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus mendorong organisasi kepramukaan untuk terlibat aktif dalam pengentasan kemiskinan ekstrem melalui aksi nyata di lapangan.
Upaya ini diwujudkan dengan menyatukan program kerja kepemudaan agar selaras dengan target pembangunan daerah yang menjadi prioritas utama tahun ini.
Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Kwarda Pramuka Jawa Timur menjadi ajang konsolidasi besar bagi seluruh pengurus di tingkat kabupaten maupun kota.
Dalam pertemuan ini diharapkan mampu melahirkan terobosan baru dalam pengelolaan sumber daya manusia yang berbasis pada pengabdian masyarakat secara luas.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, memberikan apresiasi tinggi terhadap komitmen gerakan pramuka dalam memerangi jumlah rumah tidak layak huni yang masih tersebar.
“Program satu Gudep satu rumah RTLH itu luar biasa dan sejalan dengan target kami di Pemprov untuk mengurangi kendala hunian layak,” jelasnya, Senin (20/04/2026).
Selain fokus pada infrastruktur dasar, kerja sama strategis juga dijalin dengan institusi pendidikan tinggi guna memberikan apresiasi bagi anggota yang berprestasi. Jalur khusus masuk perguruan tinggi disiapkan sebagai bentuk investasi sosial untuk meningkatkan kapasitas intelektual para penggerak muda di Jawa Timur.
Melalui program ini, anggota pramuka yang memiliki pencapaian luar biasa diberikan kuota khusus untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi.
Hal ini bertujuan agar semangat organisasi tidak hanya berhenti pada kegiatan kepanduan, namun juga berdampak pada masa depan karier mereka.
Adhy menambahkan bahwa setiap entitas organisasi saat ini wajib memberikan kontribusi yang bisa dirasakan langsung untuk menurunkan angka kemiskinan.
“Kebijakan kegiatan program pramuka ke depan harus betul-betul sinergi dan dirasakan berdampak nyata untuk membantu masyarakat kita,” tambahnya dalam sambutan resmi.
Rekomendasi yang dihasilkan dalam rapat ini nantinya akan menjadi panduan bagi kebijakan tahun 2026 agar tetap sinkron dengan rencana pembangunan provinsi. Integrasi program antara pemerintah dan organisasi kepemudaan diharapkan dapat mempercepat pencapaian indikator kesejahteraan sosial yang telah ditetapkan.
Dengan keterlibatan ribuan Gugus Depan dalam proyek renovasi rumah, beban pemerintah dalam menyediakan tempat tinggal layak huni bagi warga prasejahtera akan semakin ringan.
Langkah kolaboratif ini menjadi bukti bahwa semangat gotong royong pramuka tetap relevan dalam menjawab tantangan ekonomi modern saat ini.
(bah/dim)
