PASURUAN (faktapasuruan.com) – DPRD Kabupaten Pasuruan menyetujui dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Non-APBD Tahun 2026 dalam Rapat Paripurna IV yang digelar Rabu (11/11/2026). Dua regulasi tersebut mengatur perubahan pajak dan retribusi daerah serta penambahan penyertaan modal pemerintah daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Samsul Hidayat, didampingi Wakil Bupati Pasuruan, jajaran pimpinan dan anggota DPRD, serta Sekretaris Daerah.
Dari total 50 anggota DPRD, sebanyak 37 anggota hadir dan 13 lainnya tidak hadir. Dengan jumlah tersebut, rapat dinyatakan memenuhi kuorum sebagaimana ketentuan Pasal 123 Peraturan DPRD Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2024.
Rapat diawali dengan pembacaan Surah Al-Fatihah dan mengheningkan cipta untuk mengenang jasa para pahlawan.
Dua raperda yang mendapat persetujuan tersebut yakni perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Raperda tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ke dalam Modal BUMD.
Juru Bicara Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), Sugianto, dalam laporannya menyampaikan bahwa Raperda Pajak dan Retribusi Daerah telah melalui sejumlah tahapan, mulai dari harmonisasi, pembahasan bersama, fasilitasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur hingga evaluasi Kementerian Dalam Negeri.
Sejumlah materi perubahan di antaranya penyesuaian tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) secara bertingkat, pemberlakuan tarif khusus untuk lahan pangan dan peternakan, hingga penegasan pengecualian retribusi kebersihan terhadap jalan umum, taman, tempat ibadah, dan tempat sosial.
Selain itu, perubahan juga mencakup perluasan objek retribusi jasa usaha, ketentuan pelaporan pajak, pemberian insentif pemungutan, sanksi administrasi, serta penyesuaian sejumlah tarif retribusi.
Sementara itu, Ketua Panitia Khusus (Pansus) 2, Sugiarto, menjelaskan bahwa Raperda Penyertaan Modal mengatur akumulasi penyertaan modal yang telah disetorkan hingga 2025 serta batas penambahan modal untuk sejumlah BUMD.
BUMD yang masuk dalam pengaturan tersebut meliputi PT BPR Jatim, BPR Mina Mandiri, Perumda Air Minum, serta PSD Pasuruan Lestari Jaya.
Menurutnya, penambahan penyertaan modal akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, hasil penilaian kinerja dan tingkat kesehatan BUMD. Sebelum direalisasikan, kebijakan tersebut juga harus didahului kajian analisis investasi oleh tim independen.
Pansus turut memberikan sejumlah rekomendasi agar penyertaan modal mampu memberikan manfaat nyata. Di antaranya peningkatan kontribusi dividen kepada daerah, perbaikan pelayanan air minum, penguatan UMKM dan literasi keuangan, optimalisasi aset komersial, serta pengawasan dan evaluasi secara berkala.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Pasuruan menegaskan bahwa perubahan kebijakan pajak dan retribusi dilakukan secara hati-hati dengan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat.
“Kami pastikan kebijakan ini berimbang: di satu sisi memperkuat pendapatan daerah, di sisi lain kualitas pelayanan publik harus terus meningkat,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa penyertaan modal kepada BUMD tidak boleh hanya dipandang sebagai tambahan suntikan dana, melainkan investasi strategis yang harus memberikan dampak langsung terhadap pelayanan dasar dan perekonomian masyarakat.
“BUMD harus mampu menjadi motor penggerak ekonomi daerah, bukan justru bergantung terus pada anggaran,” tegasnya.
Dengan disetujuinya kedua raperda tersebut, DPRD Kabupaten Pasuruan berharap regulasi yang dihasilkan dapat memperkuat tata kelola keuangan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, sekaligus mendorong kinerja BUMD agar semakin produktif dan memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah.
Kedua raperda tersebut dinyatakan telah harmonis secara yuridis dan disetujui untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan.
(dim)
