PASURUAN (faktapasuruan) — Badan Gizi Nasional (BGN) menggelar sosialisasi kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ada di Kota dan Kabupaten Pasuruan untuk mensukseskan program Presiden Prabowo Subianto dalam makan bergizi gratis.
Kegiatan yang dilakukan di hotel Accent Kota Pasuruan dihadiri Jajaran Forkopimda, Camat hingga Kepala SPPG yang ada untuk mengevaluasi kekurangan dari SPPG yang ada saat ini yang telah berjalan di wilayah Pasuruan.
Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II BGN, Brigjen TNI Albertus Dony Dewantoro, menegaskan kondisi SPPG di Pasuruan masih perlu banyak pembenahan dan baru beroperasi sebanyak 42 SPPG.
“Total harusnya 187 SPPG tapi baru 42 SPPG yang berjalan dan masih temuan kekurangan dalam administrasi,” kata Dony saat melakukan sosialisasi terkait SPPG.
Ia menyebut beberapa SPPG yang mendapat evaluasi negatif, antara lain Pecalukan, Gayam II, Rebalas, Kutorejo, Masangan, Purworejo, dan Gayam. Menurut Dony, masalah utama terletak pada infrastruktur dapur yang belum layak, termasuk belum terpenuhinya sertifikat NKV, ISO 22000, dan ISO 45001.
“Ini catatan mendasar. Dapur itu menyangkut kesehatan ribuan anak, maka harus sesuai standar yang telah ditentukan,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Sistem Pemenuhan Gizi, Enny Indarti, menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam memastikan dapur MBG berjalan adaptif. Ia meminta Dinas Kesehatan, DLH, Pertanian dan Disdik menggali kebutuhan riil di lapangan agar kebijakan tak hanya normatif.
“Pemda punya peran besar untuk menyukseskan MBG sekaligus memberdayakan ekonomi lokal,” katanya.
Wakil Kepala Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi BGN, Nanik S. Deyang, mengingatkan bahwa MBG bukan program yang bisa dijalankan SPPG sendirian. Koordinasi dengan camat, puskesmas, dan OPD lain wajib diperkuat.
“Kepala SPPG tidak boleh menolak pemantauan camat atau puskesmas. Mereka bagian dari pengawasan. Tapi tentu tidak serta merta keluar masuk dapur sembarangan, tetap sesuai aturan,” tegasnya.
(bah/dim)
