Tinjau Karhutla Tahura R Soerjo, Khofifah Prioritaskan Keselamatan Petugas dan Pasokan Air Bersih

Admin · 21 Okt 2026, 11:21 WIB · 3 dilihat · 6 menit baca
Bagikan:
Tinjau Karhutla Tahura R Soerjo, Khofifah Prioritaskan Keselamatan Petugas dan Pasokan Air Bersih
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa didampingi Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo saat mengunjungi Tahura R.Soerjo

PASURUAN (faktapasuruan.com) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Raden Soerjo, Kabupaten Pasuruan, Selasa (20/10/2026) malam.

Dalam kunjungan tersebut, Khofifah menekankan pentingnya keselamatan petugas dan relawan, pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat, serta percepatan upaya pemadaman kebakaran.

Peninjauan diawali dengan rapat koordinasi penanganan karhutla di posko yang berada di kawasan Hutan Cempaka, Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen. Rapat tersebut melibatkan unsur pemerintah daerah, aparat keamanan, pengelola kehutanan, BPBD, serta pihak terkait lainnya.

Advertisement
Iklan · Promosi
Pasang Iklan di Fakta Pasuruan
Jangkau ribuan pembaca aktif Jawa Timur setiap hari
Hubungi Kami

Khofifah menegaskan bahwa keselamatan personel harus menjadi prioritas dalam setiap upaya pemadaman. Kondisi medan pegunungan, arah angin, perkembangan titik api, hingga keterbatasan akses harus menjadi pertimbangan sebelum petugas melakukan tindakan di lapangan.

“Yang harus kita lakukan sekarang adalah kewaspadaan dan kehati-hatian para relawan,” ujar Khofifah seusai rapat koordinasi.

Perhatian tersebut juga berkaitan dengan insiden karhutla di kawasan Gunung Bromo yang sebelumnya menelan lima korban jiwa, sementara satu orang lainnya masih menjalani perawatan di RSUD Dr. Soetomo Surabaya.

Khofifah menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban. Ia juga memastikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur menanggung biaya perawatan korban yang masih dirawat di rumah sakit.

“Innalillahi wa inna ilaihi raji’un. Kita semua berduka atas meninggalnya lima relawan. Dinas Sosial dan BPBD Jatim sudah melakukan takziyah ke lima rumah duka,” katanya.

Menurut Khofifah, perubahan arah dan kecepatan angin dapat meningkatkan risiko bagi petugas, bahkan ketika mereka berada di luar area kebakaran. Karena itu, mitigasi risiko, komunikasi antartim, kesiapan perlengkapan pelindung, serta pengaturan jalur evakuasi harus diperhatikan.

Koordinasi antara Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api (MPA), relawan, pemerintah desa, kecamatan, TNI, dan Polri juga dinilai penting untuk memastikan kegiatan pemadaman maupun pembasahan berlangsung aman.

Berdasarkan laporan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, sebanyak 493 personel gabungan terlibat dalam penanganan karhutla selama periode 13–19 Oktober 2026. Operasi tersebut mencakup wilayah Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Malang, dan Kota Batu.

Personel terdiri atas polisi kehutanan, Manggala Agni, BPBD, Polri, penyuluh kehutanan, Masyarakat Peduli Api, relawan, serta masyarakat setempat.

Khofifah menyebut, berdasarkan laporan yang diterimanya, masih terdeteksi 92 titik panas atau hotspot di kawasan Tahura Raden Soerjo.

Ia mengapresiasi seluruh personel yang terlibat dan meminta dukungan logistik, peralatan, layanan kesehatan, serta waktu istirahat yang memadai bagi petugas agar operasi penanganan kebakaran dapat berjalan efektif tanpa mengabaikan keselamatan.

Selain pemadaman, pemerintah juga memberikan perhatian terhadap dampak kebakaran pada sumber air dan jaringan distribusi air bersih masyarakat di desa-desa penyangga.

Kebakaran di kawasan Tahura Raden Soerjo berdampak pada jaringan air bersih sepanjang 10.260 meter di tiga desa di Kabupaten Pasuruan.

Rinciannya, sebanyak 4.000 meter pipa terdampak di Desa Tambaksari, 3.750 meter di Desa Jatiarjo, dan 2.510 meter di Desa Dayurejo.

Khofifah menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat harus menjadi bagian penting dari penanganan darurat. Pemerintah daerah diminta memastikan warga tetap mendapatkan pasokan air selama proses pemulihan jaringan berlangsung.

Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah melakukan pemetaan terhadap titik-titik pipa yang terdampak dan merencanakan pengeboran sumur untuk mendukung kebutuhan air warga.

“Jangka pendeknya memang dropping air bersih. Namun, untuk jangka panjang perlu diupayakan sumur bor atau mengambil sumber air yang tersedia dan menyalurkannya melalui pipa,” jelas Khofifah.

Ia menambahkan, upaya pemulihan juga harus memperhatikan kelestarian vegetasi di sekitar mata air dan daerah tangkapan air. Kawasan tersebut memiliki peran penting dalam menjaga tata air sekaligus menopang kehidupan masyarakat di sekitarnya.

Tahura Raden Soerjo memiliki luas 27.868,30 hektare, membentang di enam kabupaten/kota, serta memiliki 57 desa penyangga. Kawasan ini berperan strategis dalam menjaga keanekaragaman hayati, menyimpan karbon, dan mempertahankan keberlanjutan sumber daya air di Jawa Timur.

Untuk mempercepat pemadaman, Pemprov Jatim juga telah mengomunikasikan permohonan bantuan helikopter guna melakukan pemadaman melalui metode water bombing atau pengeboman air.

Khofifah menilai metode tersebut dapat membantu penanganan kebakaran, terutama di lokasi yang sulit dijangkau petugas melalui jalur darat.

“Kita sudah mengomunikasikan agar mendapatkan bantuan helikopter untuk melakukan water bombing. Saya rasa kalau ada water bombing, penanganan bisa lebih efektif,” ujarnya.

Selain mengoptimalkan upaya teknis, Khofifah berharap hujan segera turun untuk membantu mengatasi kebakaran dan kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Jawa Timur.

Sebagai bagian dari ikhtiar tersebut, ia menerbitkan Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 400.8.1/37860/011.2/2026 tentang Pelaksanaan Salat Istisqa’, yang ditetapkan di Surabaya pada 20 Oktober 2026.

Surat edaran itu ditujukan kepada bupati/wali kota se-Jawa Timur, pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam, serta pimpinan pondok pesantren. Para pihak diminta menggerakkan dan memfasilitasi pelaksanaan salat istisqa’ di tingkat kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa/kelurahan, khususnya di wilayah terdampak kekeringan.

Khofifah menyebut, hingga awal Oktober 2026, sebanyak 25 kabupaten/kota telah menetapkan status kedaruratan kekeringan.

“Kemarin-kemarin sifatnya masih seruan lisan, tetapi hari ini saya menandatangani surat edaran kepada pesantren, pimpinan organisasi Islam, Dewan Masjid, dan MUI untuk bisa menyelenggarakan salat istisqa’ secara lebih masif, memohon kepada Allah agar menurunkan hujan yang membawa manfaat dan rahmat,” tuturnya.

Pelaksanaan salat istisqa’ diharapkan melibatkan unsur Forkopimda, ulama, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan Islam, takmir masjid, pondok pesantren, aparatur sipil negara, serta masyarakat luas.

Masyarakat juga diajak memperbanyak istigfar, sedekah, dan doa, sekaligus menjaga serta menghemat penggunaan air. Waktu dan teknis pelaksanaan salat istisqa’ disesuaikan dengan kondisi serta kearifan lokal masing-masing daerah.

Khofifah menyampaikan bahwa berdasarkan prediksi BMKG yang disampaikannya, hujan diperkirakan turun pada periode Desember 2026 hingga Februari 2027. Oleh karena itu, upaya mitigasi bencana dan pemenuhan kebutuhan air bersih perlu terus diperkuat.

Khofifah mengingatkan masyarakat agar berperan aktif dalam mencegah kebakaran dengan tidak melakukan pembakaran di dalam maupun sekitar kawasan hutan, mematuhi pembatasan akses, serta segera melaporkan apabila menemukan api atau asap.

Ia juga menekankan bahwa keterlibatan masyarakat dalam upaya pemadaman harus tetap berada di bawah koordinasi petugas dan didukung perlengkapan yang sesuai.

Setelah kondisi dinyatakan aman, penilaian kerusakan perlu dilakukan sebagai dasar pemulihan ekosistem, terutama di area yang memiliki fungsi penting bagi perlindungan sumber air.

“Yang kita perjuangkan adalah keselamatan manusia dan keberlanjutan kehidupan. Petugas harus terlindungi, warga harus aman, dan sumber air harus tetap terjaga. Inilah tanggung jawab bersama yang harus kita jalankan dengan gotong royong,” pungkasnya.

Rapat koordinasi tersebut dimoderatori Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur dan dihadiri Bupati Pasuruan, Kapolres Pasuruan, Kepala Divisi Regional Perum Perhutani Jawa Timur, Kepala Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Jawa Bali dan Nusa Tenggara, Kalaksa BPBD Provinsi Jawa Timur, Kalaksa BPBD Kabupaten Pasuruan, Kepala UPT Tahura Raden Soerjo, unsur perlindungan hutan dan pemberdayaan masyarakat UPT Tahura Raden Soerjo, Camat Prigen, Danramil Prigen, serta Kapolsek Prigen.

(bah/dim)

Facebook Comments Box
3 kali dilihat
Bagikan artikel ini:
Admin
Penulis

Admin

Jurnalis Fakta Pasuruan

Lihat semua artikel →